Bandar Lampung, suara kita – Pemerintah Provinsi Lampung kembali dipertanyakan keseriuasannya dalam hal efisiensi mata anggaran perjalanan dinas. Apalagi, Pemprov Lampung menjadi salah satu pemda yang mendapatkan pemangkasan dana transfer ke daerah. Tentu, hal ini juga menuntut pemprov lebih berhemat.
Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Lampung mendapatkan sorotan setelah anggaran perjalanan dinas justru naik pada tahun 2025 ditengah gencarnya pemerintah melakukan pemangkasan khususnya anggaran Perjadin. Sehingga kuat dugaan adanya mark up dan korupsi dalam pelaksanaannya.
Menurut Aktivis Anti Korupsi Lampung, Riki Apriansyah, Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu OPD yang dinilai luput pantauan Gubernur Lampung, Rahmad Mirzani Djausal. Naiknya anggaran perjalanan dinas, merupakan pembangan serius DLH Provinsi terharap aturan dan instruksi Presiden.
“saya menilai, Naiknya anggaran Perjalanan dinas ini merupakan salah satu bentuk pembangkangan terharap aturan dan intruksi presiden. Apalagi, anggaran tersebut ditemukan adanya mark up hingga 30% dan fiktif,” ujar Riki saat ditemui suara kita di ruangannya.
Riki menjelaskan, Perjadin biasa, dalam negeri dan paket meeting dengan total anggaran mencapai Rp2,58 Milyar dinilai tidak wajar. ”sudah menjadi rahasia umum, perjadin sarat akan mark up dan korupsi. Kegiatan yang dilakukan satu hari, bisa berubah menjadi tiga hari dalam SPJ. Indikasi tersebut diduga kuat terjadi di DLH Provinsi Lampung,” jelasnya.
Ditambahkannya, Peningkatakan anggaran perjadin DLH Provinsi dimana Rp2,4 Milyar ditahun 2024 menjadi Rp2,58 Milyar di tahun 2025 patut disorotan. uang transport, makan minum, dan biaya penginapan merupakan bagian paling mudah dilakukan penggelembungan (mark up) harga.
”apa motif naiknya anggaran perjadin di DLH Provinsi? Tentu kita harus pertanyakan. Jangan sampai oknum pejabat DLH menjadikan anggaran ini sebagai bahan bancakan. masih banyak program yang dapat dilakukan DLH Provinsi dengan anggaran Rp2,58 Milyar. Seperti program pembuatan microba center yang berkerjasama dengan Gapoktan langsung,” terangnya.
”saya secara pribadi meminta aparak peka dan sigap merespon aduan Masyarakat terkait dugaan korupsi yang terjadi di provinsi lampung. Jangan sampai kebocoran APBD yang dilakukan oknum-oknum pejabat DLH semakin besar dan liar,” pungkas Riki.
Bagaimana tanggapan Kepala DLH Provinsi Lampung terkait berita ini. Baca edisi mendatang.
