Bandar Lampung, suara kita — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.M., menghadiri kegiatan Wisuda Purna Bhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung yang digelar pada Kamis, 29 Januari 2026, di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
Prosesi purna bhakti tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., serta dihadiri jajaran pimpinan lembaga peradilan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat instansi vertikal, dan para tamu undangan lainnya.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas pengabdian Ketua PTA Bandar Lampung, Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I., yang secara resmi mengakhiri masa jabatannya pada akhir Januari 2026 setelah menunaikan tugas dalam menjalankan fungsi peradilan agama di Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Giri Akbar menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan, khususnya dalam menjaga marwah lembaga peradilan agama serta memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan.
Menurutnya, sinergi antara DPRD Provinsi Lampung dan institusi peradilan merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta berlandaskan supremasi hukum.
“Keberadaan dan peran Pengadilan Tinggi Agama memiliki posisi strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Kami mengapresiasi dedikasi yang telah diberikan selama masa pengabdian,” ujar Giri.
Ia juga berharap nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan dedikasi yang telah ditunjukkan dapat menjadi teladan bagi generasi penerus di lingkungan peradilan agama, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Acara Wisuda Purna Bhakti berlangsung khidmat dan penuh suasana kekeluargaan, ditandai dengan penyampaian penghormatan, ucapan terima kasih, serta doa dan harapan bagi Ketua PTA Bandar Lampung yang memasuki masa purna tugas.
Melalui momentum tersebut, DPRD Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan kelembagaan serta sinergi antarinstansi demi mewujudkan pelayanan hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
