PRINGSEWU, SUARA KITA – Pagi itu, beberapa warga di salah satu ruas jalan lingkungan di Kabupaten Pringsewu terlihat membawa cangkul dan karung berisi batu split. Mereka tidak sedang membangun proyek besar. Mereka hanya ingin satu hal sederhana: jalan di depan rumah mereka bisa dilewati tanpa membahayakan pengendara.
Dengan dana hasil iuran sukarela, warga menimbun lubang-lubang yang sudah lama menganga. Tak ada papan proyek, tak ada seremonial. Hanya gotong royong.
“Kalau menunggu, entah kapan diperbaiki. Kami sepakat iuran saja. Yang penting tidak ada lagi yang jatuh,” ujar seorang warga, sembari meratakan timbunan batu di badan jalan.
Beberapa pengendara motor memperlambat laju, mengangguk tanda terima kasih. Jalan itu memang bukan jalan protokol, tetapi cukup vital bagi aktivitas harian warga.
Di saat warga bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya, data anggaran menunjukkan belanja makanan dan minuman untuk jamuan tamu di Kantor Bupati Pringsewu sepanjang 2025 mencapai Rp2,1 miliar.
Angka tersebut memantik perbincangan di ruang publik. Bagi sebagian warga, nilai miliaran rupiah untuk jamuan tamu terasa kontras dengan kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian.
Aktivis Anti Korupsi Lampung, Riki Apriyansyah, menilai persoalan ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal sensitivitas kebijakan.
“Pos jamuan tamu memang sah dalam APBD. Tetapi ketika masyarakat sampai harus iuran untuk menambal jalan, pemerintah perlu menunjukkan empati dan menjelaskan prioritas anggarannya,” ujar Riki.
Menurutnya, belanja konsumsi pejabat sering kali sulit diverifikasi secara rinci oleh publik. Tanpa transparansi detail, potensi pemborosan bisa saja terjadi.
“Kalau memang Rp2,1 miliar itu digunakan sesuai kebutuhan dan wajar, seharusnya tidak ada masalah untuk dibuka secara transparan. Publik berhak tahu rincian kegiatan, jumlah tamu, dan frekuensi acara,” tambahnya.
Ketika Warga Mau ‘Rugi’
Gotong royong itu sejatinya adalah bentuk pengorbanan. Warga yang iuran bukanlah kelompok berlebih. Ada buruh, pedagang kecil, hingga pekerja harian yang menyisihkan uangnya demi menutup lubang jalan. Secara ekonomi, mereka jelas ‘berugi’. Namun mereka memilih melakukannya demi keselamatan bersama.
Lalu muncul pertanyaan yang mengemuka di tengah masyarakat: jika warga saja rela merogoh kocek pribadi untuk kepentingan umum, bagaimana mungkin seorang kepala daerah — dengan gaji dan berbagai tunjangan jabatan yang melekat — tidak menunjukkan empati yang sama terhadap kondisi jalan rusak yang jelas membahayakan warganya?
Lubang-lubang itu bukan sekadar soal estetika infrastruktur. Ia adalah potensi kecelakaan. Setiap hari sepeda motor melintas, anak-anak berangkat sekolah, pedagang mengangkut barang dagangan. Satu lubang yang terlewat bisa berarti cedera, bahkan kehilangan nyawa.
Dalam konteks inilah sensitivitas kepemimpinan diuji. Bukan hanya pada legalitas anggaran, tetapi pada keberpihakan moral terhadap kebutuhan paling mendasar masyarakat: keselamatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pringsewu terkait penggunaan anggaran jamuan tamu maupun langkah percepatan penanganan jalan rusak yang diperbaiki secara swadaya oleh warga.
Di ruas jalan yang ditambal itu, batu-batu masih terlihat belum sepenuhnya padat. Namun bagi warga, setidaknya hari ini jalan itu lebih aman dilewati. Gotong royong menjadi solusi sementara — sambil menunggu jawaban, dan mungkin juga empati, dari para pemegang kebijakan. (Juna)
