PRINGSEWU, suara kita – Di satu sisi, warga patungan membeli batu dan semen untuk menambal jalan berlubang. Di sisi lain, anggaran makanan dan minuman untuk jamuan tamu di Kantor Bupati Pringsewu tercatat mencapai Rp2,1 miliar sepanjang tahun 2025.
Menurut Aktivis Anti Korupsi Lampung, kedaan yang Kontras ini tidak lagi sekadar soal angka. Ia berubah menjadi pertanyaan tentang empati dan prioritas.
Setiap lubang di jalan bukan hanya masalah estetika infrastruktur. Ia berpotensi menjadi titik kecelakaan. Warga yang khawatir anaknya terjatuh atau pengendara celaka akhirnya memilih bergerak sendiri. Swakelola. Iuran. Gotong royong.
Namun di tengah kondisi tersebut, publik mendapati belanja jamuan tamu bernilai miliaran rupiah dalam satu tahun anggaran.
Masih kata Riki, yang dipersoalkan masyarakat bukan sekadar legalitas administratif. “Ini soal rasa keadilan. Ketika rakyat harus iuran menutup lubang jalan, sementara anggaran jamuan mencapai Rp2,1 miliar, tentu muncul pertanyaan: apakah ini sudah proporsional?” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, dalam tata kelola keuangan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu M. Andi Purwanto, S.T., M.T., memiliki peran koordinatif dan pengendalian dalam pengelolaan anggaran. Setiap belanja di Sekretariat Daerah tidak lepas dari proses perencanaan dan evaluasi birokrasi.
Karena itu, sorotan publik tidak hanya berhenti pada kepala daerah, tetapi juga pada peran administratif Sekda dalam memastikan efisiensi dan prioritas anggaran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Di lapangan, warga tidak berbicara tentang dokumen APBD. Mereka berbicara tentang keselamatan. Jika masyarakat rela merogoh kocek pribadi demi menutup lubang jalan, publik bertanya: apakah pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan yang sama dalam menyusun prioritas anggaran?. Anggaran bisa saja sah secara administrasi. Namun empati tidak diukur dari legalitas semata,” jelas Riki.
Ketika jalan rusak masih menjadi ancaman, dan jamuan tetap berjalan dengan nilai miliaran, maka yang diuji bukan hanya sistem keuangan daera, melainkan sensitivitas kepemimpinan terhadap keselamatan warganya.
Hingga berita ini diturunkan. Diamnya Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas, juga dilakukan oleh Sekda M. Andi Purwanto, S.T., M.T., mesti sudah dikonfirmasi hal ini. Sekda masih belum memberikan tanggapannya.
Bagaimana tanggapan pihak APH. Tunggu selengkapnya. (Juna)
