Bandarlampung, suara kita – Anggota DPRD Provinsi Lampung A. Iswan H. Caya mendukung Lampung untuk menjadi wilayah yang kedepannya mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) serta mempercepat proses hilirisasi di sektor energi.
Menurut Iswan, Lampung tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil tanpa menikmati nilai tambah ekonomi.
“Lampung punya potensi besar, terutama panas bumi dan kelistrikan. Momentum ini harus menjadi pintu percepatan investasi sekaligus keberpihakan kebijakan pusat. Daerah tidak boleh hanya jadi lokasi eksploitasi, tetapi harus merasakan dampak ekonominya,” katanya dalam pernyataan di Bandarlampung, Senin.
Ia juga mendorong sinkronisasi kuat antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah agar transisi energi berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Iswan menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI di Lampung untuk membahas penguatan investasi EBT, hilirisasi energi, dan dukungan konkret pemerintah pusat terhadap potensi panas bumi serta kelistrikan Lampung yang dinilai strategis bagi ketahanan energi nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Provinsi Lampung Imelda turut menyoroti aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar proyek infrastruktur energi.
“Kami mendukung pengembangan EBT, tetapi jangan abaikan lingkungan dan masyarakat. Investasi energi harus berdampak langsung bagi rakyat Lampung,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi serta keterlibatan publik sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Warga di sekitar wilayah panas bumi dan pembangkit listrik, kata dia, harus mendapat prioritas tenaga kerja, transfer pengetahuan, serta program tanggung jawab sosial yang terukur.
“Jika sumber daya alam Lampung dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, maka kesejahteraan masyarakatnya juga harus meningkat,” tegasnya.
Menurut Imelda, sinergi lintas lembaga dalam kunjungan kerja tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Lampung diproyeksikan sebagai salah satu episentrum energi bersih nasional. Tantangannya kini adalah memastikan percepatan investasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah.
