LAMTENG, Suara kita – Dunia Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) sedang mendapatkan sorotan publik. Belum redanya pengadaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang membenani walimurid, dan proses pengadaannya yang diduga melalui intimidasi kepsek oleh orang dekat Bupati. Kali ini, pengadaan soal ulangan yang sarat korupsi kembali mencuat.
Menurut salah satu kepsek (S) yang ditemui suara kita, pengadaan soal ulangan mid semester bagi siswa SD di seluruh Kabupaten Lampung Tengah menjadi oknum bancakan pejabat daerah hingga oknum orang dekat Bupati. Pasalnya, harga dan kualitas sangat jauh.
”soal ulangan ini sebenernya sudah kami (kepsek) keluhkan kemarin, bang. Karna kertasnya sangat buruk. Makanya kali ini, kepsek mau pindah percetakan. Karna harganya sama, tapi kertasnya bagus,” ungkap S ditemui di ruang kerjanya.
Ia juga menjelaskan, harga kesepatakan yang diminta juga 30 – 35 ribu/soal ulangan, harusnya kertas yang digunakan sudah HVS dan memenuhi standar. Bukan kertas buram. ”harga kesepakatan, tapi bukan dari kesepakatan,” ujarnya.
Apalagi, sambung S, kepsek diarahkan untuk memesan percetakan tersebut oleh (S) oknum kabid guru dan tenaga kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Lamteng.
”kami (kepsek) sudah diarahkan oleh Kabid GTK saat diklat. Jadi, gimana mau pesan ke percetakan lain. Pokoknya, semenjak bupati baru, kepsek malah makin pusing, bang.” ungkapnya lagi.
Berdasarkan informasi tersebut, investigasi membawa pada fakta yang lebih mencengangkan, yaitu diduga keterlibatan Oknum Sekda Lamteng dan lagi – lagi oknum orang dekat bupati dalam praktik pungli soal ulangan ini.
Berdasarkan Fakta dilapangan, pengadaan soal ulangan ini telah dibagi menjadi 3 wilayah. Dimana 11 kecamatan merupakan ’jatah’ oknum sekda Lamteng, 1 kecamatan milik orang dekat bupati, dan 16 kecamatan juga diklaim oleh adik angkat Bupati.
”jadi dinda, ada tiga orang yang mengkondisikan pengadaan soal ulangan ini, dan sudah dibagi wilayahnya. Sekda 11 kecamatan, (AB) 16 kecamatan, (A) 1 kecamatan. Jadi masing- masing punya percetakan sendiri. Kualitas kertasnya itu yang jadi keluhan kepsek selama ini,” ungkap sumber yang enggan namanya ditulis.
Masih kata sumber, jika dihitung kerugiatan negara dalam sekali pengadaan soal ini bisa mencapai Rp.2 Milyar. ”kalo saya hitung, selisih harga bekisar 15-20 ribu/ siswa dengan jumlah siswa SD di Lamteng sebanyak 109.574 siswa. kerugian negara bekisar Rp1,5 Milyar sampai Rp.2 Milyar sekali pengadaan,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Lamteng DR. Nur Rohman berharap kabar yang beredar terkait pengkondisian Pengadaan soal Ulangan tidak benar. Pasalnya, pihak dinas tidak diperbolehkan mengarahkan ke penyedia tertentu.
“Saya berharap kabar itu tidak benar. Dinas tdk boleh mengarah2kan kepada penyedia tertentu.” ujar Kadis kepada suara Kita, Kamis (25/9).
Sementara itu, Sugiarsih selaku Kabid GTK Disdikbud Lamteng yang dikonfirmasi menjelaskan, jika dirinya tidak pernah tahu, serta tidak pernah terlibat dalam hal pengadaan soal.
Terkait hal yang disampaikannya saat diklat, Sugiarsih mengaku hanya melakukan pengarahan soal isi materi soal bukan pengarahan terkait percetakan tertentu.
“saya sebagai Kabid Guru dan Tenaga kependidikan tidak punya kewenangan terkait penggandaan soal. Yang saya sampaikan saat diklat hanya pengarahan isi materi soal sebagaimana bidang saya. Kalaupun itu ada yang menafsirkan lain, saya nggak tahu.” Ujarnya saat dihubungi suara kita, Kamis (25/9).
Hingga berita ini ditayangkan, Welly Adi Wantra selaku Sekda Lamteng belum memberikan tanggapannya.
