LAMTENG, suara kita — Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya (PKP2CK) Kabupaten Lampung Tengah, Irfan Toga Setiawan, SE., MM, bersama Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, menghadiri Rapat Koordinasi Harmonisasi Kebijakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi dalam rangka mendukung peran pemerintah daerah pada Program Nasional 3 Juta Rumah.
Dalam wawancara usai kegiatan, Irfan Toga Setiawan menegaskan bahwa peran pemerintah daerah, khususnya PKP2CK, tidak hanya sebatas pelaksana teknis, tetapi menjadi kunci dalam memastikan pembangunan perumahan berjalan terarah dan berkelanjutan.
“Program 3 juta rumah ini tidak bisa dipandang hanya sebagai pembangunan unit rumah semata. Yang kita bangun adalah kawasan hunian yang layak, sehingga harus dipastikan mulai dari perencanaan, kesesuaian tata ruang, hingga kualitas konstruksi benar-benar terjaga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, PKP2CK memiliki tanggung jawab dalam melakukan verifikasi lokasi pembangunan, memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, serta mengawasi kualitas bangunan agar memenuhi standar hunian layak.
Selain itu, pihaknya juga berperan dalam mengoordinasikan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti jalan lingkungan, drainase, dan sistem sanitasi, agar rumah yang dibangun benar-benar dapat dihuni secara nyaman dan berkelanjutan.
Menurut Irfan, salah satu aspek penting yang sering luput dari perhatian adalah dukungan sektor transportasi. Padahal, hal tersebut sangat menentukan kelancaran pembangunan.
“SDM transportasi ini sangat penting, terutama dalam mendukung distribusi material, membuka akses ke lokasi pembangunan, hingga memastikan konektivitas kawasan. Kalau aksesnya tidak siap, maka pembangunan bisa terhambat dan hasilnya tidak optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program nasional tersebut.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak di lapangan. Harmonisasi kebijakan, termasuk dalam pemenuhan SDM transportasi, harus berjalan seiring agar pelaksanaan program ini benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus berorientasi pada kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar mengejar target jumlah.
“Rumah yang dibangun harus layak huni, terjangkau, dan memiliki akses yang memadai. Itu yang menjadi komitmen kita, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap dapat semakin optimal dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari kesiapan infrastruktur dan sumber daya pendukung lainnya. (Juna)
