METRO, suara Kita – Penunjukan Dr. Kusbani, S.Pd., M.Pd. sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Metro oleh Walikota Bambang Iman Santoso memunculkan satu pertanyaan yang tak bisa lagi diredam: apakah kursi tertinggi birokrasi daerah sedang dipersiapkan untuk seseorang, atau benar-benar diperebutkan secara profesional?
Aktivis antikorupsi Lampung, Riki Apriyansah menjelaskan, Sekda bukan jabatan biasa. Ia adalah pusat kendali administrasi, pengendali anggaran, dan koordinator seluruh OPD. Dalam praktik birokrasi, posisi ini dicapai melalui perjalanan panjang, rekam jejak teruji, dan pengalaman manajerial yang matang.
“di Metro, publik menyaksikan lonjakan yang tak lazim. Rekam karier menunjukkan yang bersangkutan kurang dari satu tahun berada pada posisi Pimpinan Tinggi Pratama dan fungsional Ahli Madya. Dalam standar umum birokrasi, rentan waktu satu tahun adalah masa adaptasi — bukan masa konsolidasi menuju kursi Sekda,” ungkap Riki saat ditemui suarakita, Rabu (25/2).
Riki Mengungkapkan, menurut Peraturan Wali Kota Metro Nomor 27 Tahun 2021 dibuat untuk memastikan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berjalan berdasarkan merit system: kompetensi, pengalaman, integritas, dan kinerja. Aturan itu bukan dekorasi administratif. Kalau aturan sudah jelas dua tahun pengalaman, maka tidak boleh ditawar.
“Kalau jabatan setinggi Sekda bisa bergerak lebih cepat dari standar pengalaman yang lazim, maka publik patut bertanya: ini soal kompetensi atau soal kedekatan? Merit system itu bukan slogan kampanye,” ujarnya tegas.
Isu yang beredar bahkan menyebut adanya aroma “hadiah politik”. Istilah itu mungkin terdengar keras. Namun dalam konteks birokrasi, setiap percepatan karier yang tidak dijelaskan secara transparan akan selalu memicu dugaan. Penunjukan sebagai Plh bukan sekadar pengisian sementara. Disebut-sebut, ini adalah langkah awal menuju penetapan Sekda definitif.
“Di sinilah persoalan menjadi serius. Jika kursi Sekda memang telah diarahkan sejak awal, maka seleksi terbuka berpotensi hanya menjadi formalitas prosedural. Dan jika formalitas mengalahkan substansi, maka integritas sistemlah yang pertama kali runtuh,” ujarnya.
ASN di Kota Metro kini melihat. Publik juga melihat. Apakah kerja panjang, senioritas, dan pengalaman masih menjadi mata uang utama dalam birokrasi? Ataukah loyalitas politik lebih menentukan arah karier?
“Karena ketika jabatan strategis dibayangi kecurigaan, kepercayaan publik tidak runtuh perlahan — ia runtuh sekaligus. Dan ketika kepercayaan itu hilang, tidak ada seremoni pelantikan yang mampu mengembalikannya.” Pungkas Riki. (Juna)
