Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

Ketua DPRD Lampung Kawal Penyusunan RKPD, Tekankan Perencanaan Terukur dan Berdampak

37
×

Ketua DPRD Lampung Kawal Penyusunan RKPD, Tekankan Perencanaan Terukur dan Berdampak

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Bandar Lampung, suara kita — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar di Balai Keratun Lantai 3, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (15/1/2026).

Kehadiran DPRD dalam forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan arah perencanaan pembangunan daerah disusun secara terukur, aspiratif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Turut hadir anggota DPRD Abdul Aziz, Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, serta jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan dukungan lembaganya terhadap target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 8 persen serta penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen. Target tersebut, menurutnya, harus diterjemahkan dalam program yang realistis, terukur, dan memiliki indikator capaian yang jelas.

Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci keberhasilan penyusunan RKPD. Seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan memperkuat koordinasi dan menekan ego sektoral agar program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Perencanaan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Jangan hanya normatif di atas kertas, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Giri juga menyoroti potensi program nasional makan bergizi gratis sebagai salah satu instrumen strategis dalam menekan angka kemiskinan. Menurutnya, apabila pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera dan pelaku UMKM lokal, program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Melalui proses penyusunan RKPD 2027 ini, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap program pembangunan memiliki arah yang jelas, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Lampung.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 325x300
Example 325x300