Bandar Lampung, suara kita — Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penerbitan regulasi bertajuk “Kamis Beradat”, sebuah kebijakan yang diarahkan untuk menghidupkan kembali identitas budaya Lampung di lingkungan pemerintahan maupun di ruang publik.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menilai regulasi tersebut merupakan langkah strategis dalam menjaga eksistensi adat dan budaya Lampung yang kian tergerus oleh arus modernisasi.
Melalui kebijakan ini, setiap hari Kamis aparatur di lingkungan perkantoran pemerintahan diharapkan mengenakan batik khas Lampung serta membiasakan penggunaan Bahasa Lampung dalam aktivitas kerja dan pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar soal pakaian atau bahasa, tetapi tentang jati diri. Pemerintah harus menjadi contoh dalam menjaga dan memuliakan budaya daerahnya sendiri,” ujar Andika, Minggu (18/01).
Menurutnya, selama ini budaya Lampung cenderung hanya tampil dalam seremoni atau acara adat tertentu. Padahal, pelestarian budaya akan lebih bermakna jika dihadirkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan birokrasi yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat.
Komisi V DPRD Lampung memandang regulasi “Kamis Beradat” sebagai instrumen edukatif yang efektif, khususnya bagi generasi muda dan aparatur sipil negara, agar tetap memiliki kedekatan dengan bahasa serta simbol budaya daerah.
Andika menambahkan, kebijakan tersebut perlu disertai pedoman teknis yang jelas dan pengawasan yang konsisten agar implementasinya tidak berhenti sebatas imbauan, tetapi benar-benar dijalankan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap ‘Kamis Beradat’ menjadi gerakan budaya yang berkelanjutan, memperkuat kebanggaan daerah, sekaligus menegaskan bahwa modernisasi tidak harus menghapus identitas lokal. Adaptasi mungkin diperlukan di awal, tetapi jika dilakukan bersama, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan,” tutupnya.
