Bandar Lampung, suara kita — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga pengawas kebijakan publik. Kritik yang berbasis data dan fakta sangat dibutuhkan agar pembangunan tidak melenceng dari kepentingan rakyat,” ujar Dewi Nadi, Senin (9/2).
Menurutnya, di tengah percepatan arus informasi digital, tantangan yang dihadapi media semakin kompleks. Maraknya hoaks, disinformasi, serta opini yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat memengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga akurasi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pemberitaan.
“Kecepatan itu penting, tetapi ketepatan jauh lebih utama. Pers harus tetap menjadi rujukan yang kredibel di tengah banjir informasi,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan layanan publik, Dewi Nadi berharap media terus memberikan perhatian serius terhadap isu-isu pembangunan daerah. Ia menilai, suara masyarakat kecil kerap baru mendapat perhatian luas ketika media mengangkatnya secara konsisten dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan pers harus dibangun di atas prinsip transparansi dan keterbukaan. Kolaborasi yang sehat, katanya, akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel di Provinsi Lampung.
