Bandar Lampung, suara kita – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui kunjungan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/02), menjadi momentum penting dalam pembahasan Rencana Kerja, Program Prioritas Daerah, serta penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik.
Rombongan KPK dipimpin oleh Kasatgas Korsup Pencegahan KPK RI, Untung Wicaksono, didampingi Kasatgas Penindakan Direktorat Koordinasi dan Pengawasan (Dit Koorsup) Wilayah II KPK, Kuswanto beserta jajaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang menjadi instrumen strategis dalam mendorong pencegahan korupsi di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas pendampingan berkelanjutan dari KPK yang selama ini menjadi mitra strategis Pemprov Lampung dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan.
“Kami menyadari bahwa seluruh proses tata kelola yang kami jalankan telah terpantau dan dievaluasi secara komprehensif oleh tim KPK. Karena itu, kami memastikan setiap kebijakan dan langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan regulasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Marindo memaparkan capaian signifikan Provinsi Lampung dalam penilaian MCSP. Dari sebelumnya berada di peringkat 20-an secara nasional, Lampung berhasil naik ke peringkat 7 dan setelah validasi kembali berada di peringkat 5 level provinsi se-Indonesia.
Peningkatan ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi tata kelola yang dijalankan Pemprov Lampung berjalan di jalur yang tepat.
Kasatgas Korsup Pencegahan KPK RI, Untung Wicaksono, menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi indikator utama integritas pemerintah daerah.
“Pelayanan publik adalah etalase pemda. Jika ingin melihat baik atau tidaknya pemerintah daerah, lihat pelayanan publiknya. Itu juga menjadi indikator dalam Survei Penilaian Integritas (SPI),” tegasnya.
Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan perbaikan sistem, memperkuat transparansi, dan memastikan tidak ada celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Menutup pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menegaskan bahwa capaian yang diraih bukan semata-mata soal angka.
“Ini bukan hanya tentang peringkat. Ini tentang membangun sistem pemerintahan yang kokoh dan berintegritas. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan pencegahan korupsi sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kami jaga,” tegas Marindo.
Komitmen tersebut selaras dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang terus mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan penguatan sinergi bersama KPK RI, Pemerintah Provinsi Lampung optimis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan publik prima dan pembangunan berkelanjutan demi kemajuan masyarakat Lampung. (ADV)
