Bandarlampung, SUARA KITA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan untuk terus meningkatkan pengawasan dan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
“Ke depan kami akan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pengelolaan dapur agar lebih efektif, efisien, ekonomis dan yang utama adalah lebih higienis,” ujar Ketua Pelaksana Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan, upaya pengawasan yang dilakukan adalah dengan memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayahnya menerapkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
“Penerapan standar operasional prosedur yang ada ini wajib dilakukan oleh pengelola dapur, jangan sampai ini dilanggar, sebab dapur yang higienis ini berperan penting dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dapat tercapai,” katanya.
Dia melanjutkan pengelola dapur pun harus bisa memanfaatkan bahan baku yang berasal dari pangan lokal di daerahnya agar perekonomian di desa atau daerah dapat bertumbuh.
“Kemudian kebutuhan akan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal harus diterapkan oleh dapur agar semuanya dipastikan aman,” ucap dia.
Menurut dia, saat ini di Provinsi Lampung telah beroperasi sebanyak 712 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan telah memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di desa.
“Kalau ada 712 dapur dan satu siswa bahan pangan dinilai Rp10 ribu, biaya operasional Rp3 ribu, biaya sewa dapur Rp2 ribu, jadi total Rp12 ribu per siswa. Dan saat ini sudah 1,5 juta siswa yang menerima program ini maka sudah triliunan uang yang beredar dalam satu tahun ini, sehingga tentu saja ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa karena uang dari pusat masuk dikelola di desa,” tambahnya.
