Bandar Lampung, Suara Kita – Pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung nampak belum serius melakukan pembenahan dalam Upaya mengatasi kebocoran APBD. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Lampung belakangan mendapatkan sorotan public.
Setelah sebelumnya isu pengangkatan tenaga ahli yang diduga tidak memiliki dasar hukum. Kali ini, Dana APBD yang nilainya tidak kurang dari Rp.2 Milyar nyaris hilang. Terbukti, Anggaran perjalanan Umroh senilai Rp.11,64 Milyar yang awalnya diperuntukan bagi 241 orang diakui hal tersebut salah dalam pengetikan.
Diketahui, Anggaran perjalanan Umroh di Biro Kesra tahun 2025 mencapai Rp11,64 Milyar. Awalnya, anggaran tersebut diperuntukan bagi 241 orang yang dipilih oleh pemprov Lampung untuk diberangkatkan umroh. Itu artinya, Pemprov awalnya menganggarkan Rp48 juta/orang untuk biaya Umroh. Hal ini terlihat pada Rancangan Umum Pengadaan Biro Kesra 2025 di sirup.lkpg.go.id pada Minggu (13/7) pukul. 08.30 WIB.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Kesra Setda Lampung Yuri Agustina Primasari menyampaikan, Pelaksanaan program umroh sudah sejalan dengan program dan kegiatan yang ada dimana program tersebut mengampu kebijakan penguatan keimanan dan ketaqwaan melalui kegiatan keagamaan.
”Pada tahun 2025 pagu anggaran per Pax untuk pelaksanaan umroh tidak mengalami perbedaan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2025 direncanakan anggaran yang ada akan dipergunakan untuk memberangkatkan sebanyak 291 orang,” Jelas Yuri kepada Suara Kita, Senin (14/7).
Saat disinggung ada perbedaan 50 orang dari data yang ada di RUP, Yuri mengatakan jika hal tersebut mungkin akibat dari salah pengetikan. ” Iya..Mungkin salah ketika Pengetikan” Ungkap Yuri.
Benar saja, saat adanya berita tersebut, angka RUP Biro Kesra soal perjalanan umroh mendadak berubah. Jika sebelumnya anggaran Rp11,64 Milyar untuk 241 orang berubah menjadi 291 orang.
Menanggapi hal diatas, Aktivis Anti Korupsi Lampung Riki Apriansyah mengungkapkan, kekecewaannya pada Pemprov Lampung. Menurutnya, dengan adanya peningkatan anggaran Perjalan Umroh di Biro Kesra Setda Lampung menunjukan bahwa Pemprov tidak serius dalam melakukan efisiensi. Hal itu, mengingat program tersebut harusnya tidak memjadi prioritas.
”selaku masyarakat saya kecewa dengan Pemprov Lampung. Bertambahnya anggaran perjalanan Umro di Biro Kesra menujukan ketidak seriusan Pemprov dalam melakukan efisiensi anggaran,” terangnya.
Riki juga menyinggung soal mudahnya Biro Kesra dalam mengubah angka dalam RUP meski di hari libur, hal ini juga yang membuat e-kalog lokal justru sangat rentan akan unsur tindak pidana korupsi.
”kita bisa bayangkan, jika angka-angka dalam RUP sangat mudah dirubah oleh pejabat daerah meski di hari libur. Ini sangat jelas, bahwa e-katalog lokal justru sangat berpotensi banyaknya unsur korupsi,” ungkapnya.
Masih dijelaskannya, Meskipun dirancang untuk transparansi, e-katalog juga bisa dimanfaatkan untuk kecurangan, seperti penggelembungan harga atau pengadaan barang fiktif.
”Dalam pelaksanaannya, terdapat potensi celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan korupsi dengan menunjuk penyedia tertentu saja, meskipun ada banyak penyedia lain yang memenuhi syarat. Apalagi Pengawasan terhadap pelaksanaan e-katalog lokal oleh masyarakat belum maksimal, sehingga potensi penyimpangan lebih sulit terdeteksi. ”terangnya.
Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan e-katalog lokal masih perlu dievaluasi dan disempurnakan agar lebih efektif dan efisien.
”Penggunaan e-katalog lokal belum dimanfaatkan secara optimal oleh semua perangkat daerah, sehingga efisiensi dan transparansi yang diharapkan belum tercapai sepenuhnya” tutupnya.
Bagaimana tanggapan DR. Marindo Kurniawan selaku Sekda Lampung. Baca edisi mendatang.
