Kota Metro, Suara Kita – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan dan Efektivitas Anggaran Pemerintah, salah satunya kegiatan Publikasi. Nampaknya tidak diikuti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro. Pasalnya, pada APBD 2025 belanja Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp 8,45 Milyar atau meningkat Rp. 2,1 Milyar.
Menurut Aktivis anti korupsi Lampung, Riki Apriyansah, meningkatnya anggaran publikasi di Kominfo Kota Metro di tengah efisiensi anggaran menimbulkan pertanyaan. Apa dasar hukum anggaran Kominfo Metro melonjak ?
“kita ketahui bersama, Kominfo Metro punya catatan Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (PHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung, pada tahun anggaran 2023 tertulis realisasi anggaran Rp5,8 Milyar lebih, dengan temuan sebesar Rp1,2 miliar lebih. Ini kan aneh, Lonjakan anggaran di tengah efisiensi. Jadi apa dasar kominfo ?,” ujar Riki, senin (21/9).
Riki menjelaskan, mengacu pada Keputusan Walikota Metro nomor 25 tahun 2024 tentang penunjukan Media cetak yang memiliki kerja sama kemitraan dengan Pemerintah Kota Metro tahun anggaran 2024 sebanyak 50 Surat kabar harian dan 48 Surat kabar mingguan.
“tertutupnya informasi soal jumlah media dan besaran anggaran bagi setiap media, serta meningkatnya anggaran setiap tahunnya. Seolah oknum – oknum pejabat di Kominfo menunjukan jika anggaran publikasi jadi bancakan,” terang Riki.
Lebih jauh Riki mengungkapkan, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan keputusan walikota Metro nomor 25 tahun 2024 harusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menyoroti dugaan korupsi di Kominfo Kota Metro.
“tidak menutup kemungkinan, oknum Kepala Kominfo membayar media fiktif. Saya meminta Kejari Metro Peka soal hal ini,” tegasnya.
Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Kominfo Kota Metro Sri Amanto terkait berita diatas, baca edisi mendatang. (Red)
