Bandar Lampung, suara kita — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka evaluasi capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Selasa (6/1/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah serta kinerja OPD pengampu pendapatan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Supriadi Hamzah, didampingi Wakil Ketua Komisi III Yozi Rizal, serta dihadiri seluruh anggota Komisi III.
Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, beserta jajaran masing-masing OPD terkait.
Dalam RDP tersebut, Komisi III melakukan pendalaman terhadap realisasi PAD Tahun Anggaran 2025, mencakup perbandingan antara target dan capaian, identifikasi kendala di lapangan, serta evaluasi strategi pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.
Komisi III menekankan pentingnya peningkatan kinerja OPD pengelola pendapatan melalui penguatan sistem administrasi dan digitalisasi layanan, optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, serta pembenahan basis data wajib pajak. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.
DPRD meminta agar seluruh OPD terkait menyampaikan data yang lengkap, valid, dan tepat waktu sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui RDP ini, Komisi III DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong optimalisasi potensi PAD sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
