Jakarta — Kabupaten Lampung Selatan memasuki babak akhir penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 tingkat nasional. Pada tahap III atau final, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama memaparkan secara langsung arah transformasi pembangunan daerah di hadapan Tim Penilai dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Selasa (1/9/2026).
Presentasi berlangsung di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto (DH) 2 Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat. Tahap ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses penilaian PPD 2026, dengan tim penilai melakukan pendalaman terhadap kualitas perencanaan pembangunan, capaian kinerja, konsistensi pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Egi mengangkat tema “Transformasi Lampung Selatan Menuju Indonesia Emas 2045: Sinkronisasi Kebijakan, Capaian Kinerja, dan Program Unggulan Daerah”. Ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto dan Kepala Bappeda Lampung Selatan Ir. Aryan Saruhian, S.E., M.P., IPU.
Salah satu gagasan utama yang disampaikan Bupati Egi adalah transformasi posisi strategis Lampung Selatan sebagai pintu masuk Pulau Sumatra. Menurutnya, Lampung Selatan tidak cukup hanya dikenal sebagai gerbang Sumatra. Posisi tersebut perlu ditingkatkan menjadi beranda Sumatra, yakni daerah yang mampu menarik orang untuk datang, singgah, berwisata, berinvestasi, hingga melakukan aktivitas ekonomi.
“Lampung Selatan memiliki peran strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra. Hari ini kami ingin mentransformasikannya dari gerbang menjadi beranda Pulau Sumatra. Karena kalau hanya menjadi gerbang, kita hanya dilewati dan tidak disinggahi. Ini tentu berdampak terhadap perputaran ekonomi yang terjadi di tempat kami,” ujar Bupati Egi dalam presentasinya.
Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Saruhian mengatakan, gagasan transformasi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari arah perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi. Menurutnya, posisi strategis Lampung Selatan harus diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi melalui konektivitas, pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor-sektor unggulan daerah.
Aryan menekankan bahwa proses pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan perubahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan konsisten.
Gagasan tersebut menjadi bagian dari visi besar pembangunan Lampung Selatan menuju kabupaten yang maju dan berdaya saing, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Arah pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.
Di hadapan tim penilai, Bupati Egi turut memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan pada 2025 tercatat mencapai 5,71 persen, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 4,62 persen. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada 2025.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,67 persen pada 2025.
Di sisi lain, Lampung Selatan memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata bahari, pertanian, industri, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berbagai potensi tersebut dinilai dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya pembangunan fisik dan ekonomi, Bupati Egi juga memaparkan perkembangan tata kelola pemerintahan. Salah satunya ditunjukkan melalui peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang pada 2025 mencapai 67,07.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penguatan akuntabilitas sekaligus efektivitas kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Melalui tahapan final PPD 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang terencana, terukur, konsisten, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tahap akhir penilaian ini sekaligus menjadi momentum bagi Lampung Selatan untuk menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program unggulan daerah tidak hanya dirancang dalam dokumen perencanaan, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten untuk mendorong transformasi daerah menuju kabupaten yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.
