LAMPUNG TENGAH, Suara Kita — Pembangunan tidak selalu ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan menentukan prioritas, mengawal pelaksanaan, dan memastikan setiap rupiah belanja pemerintah menghasilkan manfaat nyata. Di tengah tuntutan pemerataan pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, Irfan Toga Setiawan, S.E., M.M., menghadapi tantangan untuk membuktikan kinerja sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah.
Bagi Irfan, tugas tersebut bukan perkara sederhana. Bidang yang dipimpinnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari hunian layak, penataan kawasan permukiman, urusan pertanahan, hingga pembangunan sarana dan prasarana. Setiap program memiliki konsekuensi terhadap kualitas hidup warga, sementara keterbatasan kemampuan fiskal menuntut pemerintah semakin cermat menentukan pekerjaan yang harus diprioritaskan.
Tantangan itu menempatkan kepala dinas bukan sekadar sebagai pelaksana program dan pengelola anggaran, melainkan juga sebagai pengambil keputusan yang harus mampu menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan target pembangunan. Di tengah kondisi tersebut, keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap. Kualitas hasil pekerjaan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan manfaatnya justru menjadi ukuran yang lebih penting.
Irfan bukan sosok yang baru mengenal tata kelola keuangan daerah. Sebelum dipercaya memimpin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah. Perpindahan tugas pada 2025 tersebut membawa pengalaman pengelolaan keuangan ke dalam sektor yang menuntut hasil pembangunan secara langsung terlihat di tengah masyarakat.
Pengalaman itu menjadi modal yang relevan. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang efektif, terukur, dan tepat sasaran. Sebab, anggaran yang dikelola dengan tertib secara administratif belum otomatis menjamin bahwa seluruh pekerjaan menghasilkan kualitas terbaik atau menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Dalam kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian, penentuan skala prioritas menjadi kunci. Program yang menyangkut kebutuhan dasar, kawasan dengan persoalan permukiman mendesak, serta infrastruktur yang memberikan manfaat luas perlu memperoleh perhatian berdasarkan data dan kebutuhan lapangan. Perencanaan yang matang juga diperlukan agar keterbatasan anggaran tidak berujung pada pekerjaan yang kurang optimal atau pembangunan yang manfaatnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap proyek fisik tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi dan laporan kemajuan. Kesesuaian spesifikasi teknis, mutu material, ketepatan waktu, serta fungsi bangunan setelah selesai dikerjakan harus menjadi perhatian. Setiap proyek yang menggunakan uang publik memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan pekerjaan sesuai kontrak dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Perhatian terhadap pengawasan pembangunan terlihat ketika Irfan bersama jajaran teknis meninjau pembangunan gedung kreatif di kawasan Tugu Canang, Gunung Sugih, pada Desember 2025. Peninjauan tersebut mencakup perkembangan pekerjaan, kualitas material, kesesuaian desain dan spesifikasi teknis, serta target penyelesaian. Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas pelaku ekonomi kreatif.
Langkah pengawasan di lapangan menjadi bagian penting dari proses pembangunan. Akan tetapi, efektivitasnya pada akhirnya perlu dinilai melalui hasil akhir pekerjaan, kesesuaian dengan perencanaan, dan manfaat yang benar-benar diperoleh masyarakat. Dengan demikian, peninjauan proyek tidak berhenti sebagai agenda kedinasan, tetapi menjadi bagian dari mekanisme untuk menjaga mutu dan akuntabilitas pembangunan.
Di luar tugas kedinasan, Irfan mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 24 Tahun 2026 melalui kerja sama Lembaga Administrasi Negara dan BPSDM Provinsi Lampung. Pendidikan tersebut menjadi salah satu ruang pengembangan kapasitas kepemimpinan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama.
Pengembangan kapasitas itu akan semakin bermakna apabila menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola organisasi. Inovasi tidak harus selalu berbentuk program besar atau pembangunan dengan biaya tinggi. Penyempurnaan perencanaan, penguatan pengawasan, pemanfaatan data untuk menentukan prioritas, dan peningkatan transparansi juga dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Keterbatasan anggaran memang dapat mempersempit ruang gerak pembangunan. Namun, di tengah keterbatasan itu, ketepatan perencanaan, disiplin pelaksanaan, dan konsistensi pengawasan menjadi semakin penting. Setiap keputusan harus memiliki dasar yang jelas, setiap pekerjaan harus memenuhi standar, dan setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Irfan, pengalaman birokrasi dan jabatan yang diemban merupakan modal awal. Pembuktian sesungguhnya terletak pada capaian yang dapat diukur: program yang tepat sasaran, pekerjaan yang berkualitas, pelayanan yang semakin baik, serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat Lampung Tengah.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang kepala dinas bukan hanya seberapa banyak program yang dijalankan, melainkan seberapa besar perubahan yang dihasilkan. Di tengah tuntutan efisiensi dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, kerja nyata menjadi tolok ukur yang tidak dapat digantikan oleh sekadar perencanaan maupun laporan penyerapan anggaran.
