Bandar Lampung, Suara Kita – Pemerintah Provinsi Lampung tancap gas mempercepat pembangunan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Upaya ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (8/1/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bertujuan menyamakan persepsi lintas sektor, memetakan kendala di lapangan, serta merumuskan langkah percepatan yang konkret dan terukur, khususnya terkait pembangunan fisik koperasi dan kelengkapan operasionalnya.
“Pendataan lahan yang akurat, pembangunan fisik yang tepat sasaran, serta pemenuhan kelengkapan koperasi menjadi kunci agar program ini berjalan efektif, tertib administrasi, dan berkelanjutan,” kata Marindo.
Menurutnya, penguatan Koperasi Merah Putih sejalan dengan kebijakan nasional Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan kemandirian nasional. Dalam konteks tersebut, Lampung dinilai memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga pangan sekaligus simpul distribusi utama di Sumatra.
Saat ini, sebanyak 2.650 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Provinsi Lampung. Marindo menilai capaian tersebut menjadi modal awal yang kuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola koperasi, produktivitas usaha, serta dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mengawal pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Pendampingan hukum dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar program berjalan sesuai ketentuan.
“Kami siap memberikan legal assistance, legal opinion, serta pendampingan hukum agar pelaksanaan program ini transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis Koperasi Merah Putih dapat tumbuh sebagai motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. (*)
