BANDAR LAMPUNG, Suara Kita — Lampung tidak cukup dibaca dari apa yang terlihat. Di balik pembangunan jalan, geliat perdagangan, aktivitas pertanian, maupun pertumbuhan ekonomi, ada angka-angka yang menunjukkan cerita lebih lengkap tentang bagaimana masyarakat menjalani kehidupan dan ke mana arah pembangunan seharusnya bergerak.
Bagi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, angka statistik bukan sekadar kumpulan data yang berakhir dalam laporan pemerintah. Data harus mampu menjelaskan kondisi sebenarnya, menjadi dasar untuk membaca persoalan, sekaligus membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan secara lebih terukur.
Cara pandang itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang sejak 2025 menempatkan data sebagai “kompas pembangunan”. Dalam forum peluncuran buku statistik dan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, Marindo menyebut data statistik memiliki relevansi langsung terhadap kebijakan, termasuk bagaimana pemerintah menyusun program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kalau kita ingin mengambil keputusan yang tepat, kita harus terlebih dahulu memahami persoalan yang sebenarnya. Karena itu, data bukan sekadar angka yang kita sajikan dalam laporan, tetapi alat untuk membaca kondisi masyarakat secara lebih utuh. Dari data kita bisa melihat apa yang sedang tumbuh, apa yang masih tertinggal, siapa yang membutuhkan perhatian, dan sektor mana yang harus diperkuat,” demikian garis besar pandangan Marindo dalam melihat pentingnya statistik bagi pembangunan Lampung.
Pandangan tersebut menjadi semakin relevan ketika Lampung dibaca melalui angka-angka terbaru BPS. Pada triwulan II 2026, perekonomian Lampung tumbuh 5,29 persen secara tahunan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp147,92 triliun. Secara kuartalan, ekonomi Lampung bahkan tumbuh 9,03 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi secara kuartalan terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,40 persen, sementara dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 12,80 persen secara tahunan.
Angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang bergerak, tetapi menurut perspektif Marindo, pertumbuhan tidak semestinya dibaca sendirian. Pemerintah tetap harus melihat bagaimana pertumbuhan tersebut berhubungan dengan kesempatan kerja, daya beli, kondisi petani, harga kebutuhan masyarakat, hingga kualitas kehidupan warga.
“Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi angka pertumbuhan harus kita baca bersama indikator lainnya. Pemerintah perlu mengetahui apakah pertumbuhan itu berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja, membaiknya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan semakin kuatnya sektor-sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Lampung. Di situlah data menjadi penting, karena satu angka tidak pernah menceritakan seluruh keadaan,” ujar Marindo dalam kerangka pemikirannya mengenai pembangunan berbasis data.
Data ketenagakerjaan BPS memberikan gambaran lain. Pada Mei 2026, jumlah penduduk Lampung yang bekerja mencapai 4,95 juta orang. Pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan kontribusi 44,04 persen. Namun, pekerja formal tercatat 1,53 juta orang atau 30,83 persen, sedangkan pekerja paruh waktu mencapai 33,28 persen dan setengah penganggur 9,55 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 3,97 persen.
Bagi pemerintah, angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan tidak berhenti pada menciptakan pertumbuhan, tetapi juga bagaimana pertumbuhan diterjemahkan menjadi pekerjaan yang produktif dan kesejahteraan yang lebih luas.
Hal serupa terlihat dari perkembangan harga. BPS mencatat inflasi Lampung pada Agustus 2026 sebesar 3,53 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, kelompok transportasi mengalami inflasi 5,53 persen, sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencapai 9,42 persen. Bandar Lampung mencatat inflasi 3,86 persen, sementara Lampung Timur 2,90 persen.
“Ketika kita berbicara mengenai kesejahteraan, kita juga harus melihat bagaimana masyarakat menghadapi perubahan harga. Karena itu indikator ekonomi harus dibaca secara bersama-sama. Pertumbuhan, inflasi, pekerjaan, pendapatan, pertanian dan indikator sosial lainnya harus menjadi satu kesatuan dalam membaca kondisi Lampung,” demikian perspektif Marindo.
Menurutnya, kekuatan data justru terletak pada kemampuannya menghubungkan berbagai persoalan yang sering kali terlihat terpisah. Angka pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai aktivitas ekonomi, angka ketenagakerjaan menunjukkan bagaimana masyarakat terlibat dalam aktivitas tersebut, sementara inflasi memberikan gambaran mengenai tekanan harga yang dihadapi rumah tangga.
Karena itu, pembangunan berbasis data bukan berarti pemerintah harus mengejar sebanyak mungkin angka atau indikator. Yang lebih penting adalah memastikan setiap angka dipahami konteksnya dan diterjemahkan menjadi keputusan yang memiliki sasaran jelas.
Pemprov Lampung sendiri terus memperkuat kerja sama dengan BPS, salah satunya melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pada April 2026, Marindo menegaskan dukungan Pemprov Lampung terhadap sensus tersebut karena dinilai penting untuk memetakan kekuatan ekonomi daerah secara lebih akurat.
Sensus tersebut menjadi penting karena pemerintah membutuhkan gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi, pelaku usaha dan potensi ekonomi daerah. Data yang lebih akurat diharapkan dapat memperkuat perencanaan sekaligus membantu pemerintah menentukan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Pada akhirnya, Hari Statistik Nasional 2026 bukan hanya momentum untuk mengingat pentingnya statistik sebagai bagian dari administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, HSN menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan kemampuan untuk membaca keadaan secara jujur melalui data.
Lampung memiliki pertumbuhan ekonomi, memiliki sektor pertanian yang menjadi tumpuan jutaan pekerja, memiliki aktivitas perdagangan dan jasa yang terus bergerak, tetapi pada saat yang sama masih menghadapi persoalan ketenagakerjaan dan tekanan harga. Semua itu adalah bagian dari wajah Lampung yang tidak selalu terlihat secara kasatmata, tetapi dapat dibaca melalui angka.
Bagi Marindo, di situlah letak pentingnya statistik. Pemerintah tidak boleh hanya membangun berdasarkan apa yang tampak, tetapi harus memahami apa yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat.
“Data pada akhirnya harus membawa kita pada keputusan. Kita tidak ingin statistik berhenti menjadi angka yang tersimpan dalam dokumen. Data harus membantu pemerintah melihat persoalan dengan lebih jelas, menentukan prioritas dengan lebih tepat, kemudian memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan yang baik harus dimulai dari kemampuan membaca keadaan dengan benar,” kata Marindo.
Dengan cara pandang tersebut, angka bukan lagi sekadar catatan tentang masa lalu. Bagi pemerintah daerah, angka menjadi pijakan untuk menentukan langkah berikutnya—membaca Lampung hari ini sekaligus menyusun arah Lampung yang ingin dibangun pada masa mendatang. (RED)
