Bandarlampung, suara kita – Anggota Komisi V DPRD Lampung Budhi Condrowati menilai kebijakan reaktivasi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi angin segar bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini bergantung pada jaminan kesehatan dari negara.
Menurut dia, reaktivasi BPJS PBI menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan.
“Keputusan ini mencerminkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kami di legislatif tentu mendukung dan akan mengawal agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Budhi dalam pernyataan di Bandarlampung, Rabu.
Budhi menilai langkah pemerintah mengaktifkan kembali kepesertaan yang sempat dinonaktifkan menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar aspirasi masyarakat.
“Ini patut disyukuri. Artinya ada respons atas kebutuhan masyarakat. Harapannya, anggaran negara benar-benar dirasakan hingga ke lapisan terbawah,” katanya.
Namun, ia mengingatkan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit agar masyarakat tidak kembali mengalami hambatan administratif saat berobat.
“Rumah sakit harus segera berkoordinasi. Jangan sampai pasien di-pingpong hanya karena persoalan administrasi. Ini menyangkut keselamatan warga,” tegasnya.
DPRD Lampung, lanjut Budhi, akan menjalankan fungsi pengawasan agar reaktivasi BPJS PBI tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, melainkan benar-benar menjadi solusi konkret bagi masyarakat kurang mampu.
“Kesehatan adalah hak dasar warga. Negara tidak boleh abai,” ujarnya.
