Bandar Lampung, Suara Kita – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memperkuat fungsi pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan, tetapi oleh seberapa baik pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah, Marindo menegaskan bahwa pengawasan merupakan tanggung jawab seluruh jajaran birokrasi, bukan hanya aparat pengawas internal pemerintah (APIP) atau Inspektorat. Kepala OPD, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pejabat pelaksana teknis memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, banyak program pembangunan tidak mencapai hasil optimal bukan semata karena keterbatasan anggaran, melainkan akibat lemahnya pengendalian dalam proses pelaksanaan.
“Pembangunan membutuhkan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan yang baik. Ketiganya harus berjalan beriringan,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, pengawasan tidak boleh dipahami sebagai upaya mencari kesalahan atau sekadar memenuhi kewajiban administratif. Sebaliknya, pengawasan harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara tepat, setiap pekerjaan memenuhi standar kualitas, dan setiap target pembangunan benar-benar tercapai.
Menurut Marindo, pengawasan yang berjalan efektif akan mampu mendeteksi persoalan sejak dini sehingga pemerintah memiliki kesempatan melakukan evaluasi dan perbaikan sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
“Kalau pengawasan berjalan efektif, maka setiap pekerjaan akan memiliki standar kualitas yang terjaga. Anggaran digunakan secara tepat, target tercapai, dan masyarakat yang akhirnya merasakan manfaatnya,” katanya.
Ia menilai, di tengah keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, efektivitas penggunaan anggaran menjadi semakin penting. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari tingginya serapan anggaran semata, melainkan dari kualitas hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Marindo juga mengajak seluruh aparatur sipil negara membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Menurutnya, pengawasan harus menjadi bagian dari budaya organisasi, sehingga setiap pejabat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program di unit kerjanya masing-masing.
“Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dibangun melalui kinerja yang bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pengawasan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif,” tegasnya.
Ia berharap semangat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik terus tumbuh di seluruh perangkat daerah. Dengan sistem pengawasan yang kuat, setiap program pembangunan diyakini akan lebih tepat sasaran, risiko penyimpangan dapat diminimalkan, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Cita-cita pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila pengawasannya tidak berjalan dengan baik,” tutup Marindo.
