Bandarlampung, Suara Kita – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai upaya menghadirkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (9/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Jihan mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang benar dan lengkap demi menghasilkan potret perekonomian Lampung yang akurat.
“Data yang lengkap dan akurat merupakan kompas bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Tanpa data yang baik, keputusan yang diambil berpotensi menimbulkan kesalahan akibat adanya asimetri informasi. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus menjadi gerakan bersama untuk menghasilkan data yang berkualitas,” ujarnya.
Menurut Jihan, perkembangan ekonomi dalam satu dekade terakhir mengalami perubahan yang sangat pesat. Transformasi digital telah mengubah pola produksi, konsumsi, transaksi, hingga sistem pembayaran masyarakat dan dunia usaha. Kondisi tersebut membuat pembaruan data ekonomi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung pelaksanaan sensus melalui sosialisasi hingga ke tingkat desa agar proses pendataan berjalan lancar dan menjangkau seluruh pelaku ekonomi.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mendorong pembangunan ekonomi yang semakin modern, terukur, dan berbasis bukti atau evidence-based policy. Dengan fondasi data yang kuat, investasi dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, UMKM naik kelas, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Jihan juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus. Seluruh data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Data hasil sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Seluruh informasi hanya akan disajikan dalam bentuk agregat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” jelasnya.
Ia optimistis, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung dapat berjalan sukses dan menghasilkan basis data yang mampu menjadi pijakan pembangunan ekonomi yang lebih maju, produktif, inklusif, dan berdaya saing.
“Melalui partisipasi aktif seluruh masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)
