Bandar Lampung, Suara Kita – Di tengah percepatan transformasi birokrasi di Indonesia, nama Marindo Kurniawan semakin mendapat perhatian di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, berbagai langkah transformasi digital yang dibangun Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mengantarkan daerah ini menembus lima besar nasional dalam ajang ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026.
Capaian tersebut diperkuat melalui kunjungan Tim Penilai Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) yang melakukan visitasi lapangan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/7/2026). Visitasi ini menjadi tahapan penting dalam proses penilaian kepemimpinan digital pemerintah daerah sebelum penentuan penerima penghargaan tingkat nasional.
Dalam pemaparannya di hadapan tim penilai, Marindo menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya menghadirkan sebanyak mungkin aplikasi. Menurutnya, inti dari digitalisasi pemerintahan adalah membangun tata kelola yang mampu menghasilkan kebijakan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi. Yang terpenting adalah bagaimana data yang benar, akurat, dan terintegrasi mampu menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga setiap kebijakan benar-benar berbasis fakta,” ujar Marindo.
Sebagai Sekretaris Daerah, Marindo menempatkan dirinya bukan hanya sebagai koordinator administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak yang menyatukan seluruh organisasi perangkat daerah dalam satu ekosistem digital. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus bergerak dalam irama yang sama menuju pemerintahan berbasis Satu Data, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki arah yang jelas, terukur, dan saling terhubung.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mulai dari digitalisasi tata naskah dinas melalui SRIKANDI, integrasi sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi layanan kesehatan, kepegawaian, ketenagakerjaan, perpustakaan, kearsipan, perpajakan daerah, hingga sistem pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang terintegrasi.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian tim penilai adalah pengembangan Lampung-In, super aplikasi Pemerintah Provinsi Lampung yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dalam satu platform digital.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara terpadu, mulai dari penyampaian pengaduan, informasi harga pangan, pemantauan inflasi, hingga berbagai layanan pemerintahan lainnya.
“Yang kami bangun bukan sekadar aplikasi, tetapi ekosistem digital pemerintahan yang menyatukan seluruh layanan. Masyarakat tidak lagi melihat pelayanan berdasarkan organisasi perangkat daerah, melainkan melihat Pemerintah Provinsi Lampung sebagai satu kesatuan pelayanan publik,” jelasnya.
Usai keynote speech, Tim Penilai ASKOMPSI yang dipimpin Dr. (C) Andi Yuniantoro melanjutkan penilaian melalui wawancara mendalam bersama Marindo Kurniawan serta diskusi dengan para kepala perangkat daerah. Dalam sesi tersebut, tim penilai menyaksikan secara langsung bagaimana dashboard digital Lampung-In dimanfaatkan sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis berbasis data secara real time.
Marindo juga memaparkan sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk pengembangan pupuk organik cair, hilirisasi produk pertanian, serta berbagai kebijakan lintas sektor yang disusun berdasarkan analisis data yang komprehensif.
“Lampung-In menghadirkan data dan rasa. Data menjadi dasar dalam memahami kebutuhan riil masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai ADLGA, Dr. (C) Andi Yuniantoro, mengungkapkan bahwa hampir seluruh pemerintah provinsi di Indonesia mengikuti ADLGA 2026. Namun, hanya lima provinsi yang berhasil lolos hingga tahap visitasi lapangan.
Menurutnya, penilaian tidak berorientasi pada banyaknya aplikasi ataupun tingginya nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Yang menjadi fokus adalah bagaimana seorang pemimpin mampu membangun budaya digital, memastikan kualitas data, serta menjadikan data sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kami tidak menilai jumlah aplikasi ataupun SPBE. Yang kami nilai adalah bagaimana seorang pemimpin berpikir secara digital, memastikan data yang akurat, kemudian mengambil keputusan berbasis data. Itulah esensi digital leadership yang kami cari,” tegas Andi.
Ia juga mengapresiasi budaya digital yang telah tumbuh di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, transformasi digital di Lampung tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, tetapi telah dipahami dan dijalankan oleh seluruh organisasi perangkat daerah.
Rangkaian visitasi ditutup dengan observasi terhadap lingkungan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung serta peninjauan implementasi berbagai layanan publik berbasis digital.
Keberhasilan Lampung menembus lima besar nasional dalam ajang ADLGA 2026 menjadi pengakuan atas kepemimpinan digital yang dibangun secara konsisten di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan. Transformasi yang dijalankan tidak lagi sekadar berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi pada perubahan budaya kerja birokrasi menuju pemerintahan yang lebih modern, terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
