METRO, Suara Kita — Pemerintah Kota Metro mendukung pelaksanaan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi pelayanan sosial nasional menuju penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Kota Metro bahkan dipercaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi daerah percontohan penerapan digitalisasi bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial Tahun 2026 yang dihadiri perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Bank Indonesia Provinsi Lampung, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, lurah, serta berbagai unsur pelayanan masyarakat.
Dalam sambutan Wali Kota Metro yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro, Helmi Zain, disebutkan bahwa digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk memperbaiki berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya terkait akurasi data penerima.
Menurutnya, hingga kini masih ditemukan persoalan di lapangan, seperti masyarakat yang dinilai mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum tersentuh program bantuan sosial.
“Kita masih sering mendengar masyarakat yang dinilai mampu justru tetap menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan belum tersentuh bantuan sosial,” ujarnya.
Helmi mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari subjektivitas dalam pendataan, lemahnya proses verifikasi, hingga keterlambatan pembaruan data penerima bantuan.
Karena itu, digitalisasi diharapkan mampu menjadi solusi untuk meminimalkan kesalahan data sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Melalui sistem tersebut, penyaluran bansos akan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sistem administrasi kependudukan nasional. Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga akan digunakan sebagai salah satu instrumen verifikasi untuk mencegah terjadinya duplikasi penerima bantuan.
Program digitalisasi bansos dirancang dengan pendekatan people centric atau berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nantinya, masyarakat dapat melakukan pendaftaran bantuan sosial secara mandiri melalui Portal Perlinsos maupun dengan bantuan agen pendamping.
Proses tersebut didukung verifikasi biometrik serta integrasi data lintas lembaga sehingga validitas dan kelayakan penerima bantuan dapat diverifikasi secara lebih akurat.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa pemerintah terus mempersiapkan penerapan Program Digitalisasi Bantuan Sosial Tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi pelayanan sosial nasional berbasis teknologi digital.
Menurutnya, program tersebut diarahkan untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui integrasi DTSEN, IKD, serta sistem pembayaran digital.
“Digitalisasi bansos juga diharapkan mampu mengurangi kesalahan data penerima bantuan, mempercepat pelayanan, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, serta mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Metro,” papar Handayani.
Dalam penerapannya, masyarakat nantinya dapat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos. Dana bantuan kemudian disalurkan langsung ke rekening penerima dan dapat digunakan melalui berbagai kanal pembayaran digital, seperti mobile banking, QRIS, ATM, maupun agen perbankan.
Sementara itu, Aulia Fahrunnisa dari Bank Indonesia Provinsi Lampung menjelaskan, penerapan DPI di 42 kabupaten/kota merupakan bagian dari pengembangan sistem digitalisasi bansos yang memanfaatkan Portal Perlinsos, verifikasi biometrik, serta IKD.
Sistem tersebut juga terhubung dengan data lintas lembaga untuk memastikan validitas penerima bantuan sekaligus memperkuat akuntabilitas penyaluran.
Menurut Aulia, penerapan sistem serupa dalam proyek percontohan di Banyuwangi menunjukkan hasil positif. Sebanyak 359 ribu keluarga berhasil terdaftar dalam waktu kurang dari satu bulan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat proses pendataan sekaligus membantu pemerintah mengurangi potensi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Selain meningkatkan akurasi dan transparansi, digitalisasi bansos juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran negara serta memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Berdasarkan estimasi pemerintah pusat, penerapan digitalisasi bansos secara nasional berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp101 triliun sampai Rp127 triliun.
“Kami berharap digitalisasi bansos dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju implementasi sistem bansos digital secara nasional,” ujar Aulia.
Dengan ditetapkannya Metro sebagai salah satu daerah percontohan, Pemerintah Kota Metro diharapkan mampu memastikan kesiapan infrastruktur, data kependudukan, aparatur pelayanan, hingga edukasi kepada masyarakat agar transformasi digital bantuan sosial dapat berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang berhak.
(ADVETORIAL)
