Bandar Lampung, suara kita — Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menegaskan satu hal: perlindungan dan kesejahteraan pekerja tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata.
Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada pekerja.
“Pemerintah harus hadir. Kerja keras para pekerja harus dijawab dengan perlindungan, kepastian, dan kesejahteraan yang nyata,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan kebijakan ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja yang layak, hingga memastikan perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor.
Untuk memperkuat komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan berbagai program strategis, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, perluasan kesempatan kerja, hingga penguatan perlindungan pekerja melalui pengawasan ketenagakerjaan dan perluasan jaminan sosial.
Selain itu, penguatan hubungan industrial serta dukungan bagi UMKM dan pekerja mandiri juga terus didorong guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Momentum Hari Buruh 2026 sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan berkelanjutan.
Dengan arah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis mampu memastikan bahwa setiap kerja keras pekerja benar-benar dihargai melalui kebijakan yang berdampak nyata.
