Bandar Lampung, Suara Kita – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah, bukan sekadar proses administrasi belanja pemerintah.
Hal itu disampaikan Marindo saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Menurut Marindo, besarnya anggaran pengadaan di Provinsi Lampung menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), untuk berkembang dan meningkatkan daya saing.
“Dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila peluang tersebut mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha daerah, maka dampaknya tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Lampung.
Marindo juga menekankan pentingnya transformasi tata kelola pengadaan melalui digitalisasi agar proses pengadaan berlangsung lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung adalah penerapan konsolidasi harga terhadap berbagai barang standar guna menciptakan sistem pengadaan yang lebih terukur dan meminimalkan potensi penyimpangan.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati, mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan bagi pelaku usaha nasional.
Menurutnya, pengadaan pemerintah tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan bagian dari kebijakan pembangunan yang harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Setiap rupiah belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi,” katanya.
Dwi mengungkapkan, potensi pasar pengadaan pemerintah secara nasional sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun ini mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi sekitar Rp376,71 triliun diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Ia juga mengajak pelaku usaha di Lampung memanfaatkan perkembangan sistem pengadaan elektronik yang semakin terbuka sehingga kesempatan untuk masuk ke pasar pengadaan pemerintah menjadi lebih luas.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini menjadi momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” ujarnya.
Melalui kegiatan peningkatan kapasitas tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama LKPP berharap semakin banyak pelaku usaha lokal yang mampu memenuhi standar pengadaan pemerintah, sehingga tidak hanya menjadi penyedia di tingkat daerah, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional.
“Kami berharap semakin banyak pelaku usaha Lampung yang naik kelas, profesional, inovatif, dan siap bersaing di pasar pengadaan pemerintah, sehingga belanja daerah benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Marindo.
