Bandarlampung, Suara Kita – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pengendalian inflasi meski berhasil mencatatkan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) terendah secara nasional pada April 2026, yakni sebesar 0,53 persen.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (12/5/2026).
Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi sekaligus menyusun langkah strategis guna menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.
Marindo Kurniawan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TPID Provinsi Lampung mengatakan capaian inflasi terendah secara nasional merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dipertahankan melalui pengawasan yang berkelanjutan.
“Inflasi Lampung saat ini menjadi yang terendah secara nasional. Namun kondisi ini harus terus kita jaga melalui langkah konkret dan pengawasan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas Indeks Harga Konsumen (IHK), Pemerintah Provinsi Lampung akan memfokuskan pengawasan di empat daerah yang menjadi lokasi pemantauan IHK, yakni Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kota Bandarlampung, dan Kota Metro.
Pengawasan diprioritaskan terhadap sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP), yaitu beras medium, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, gula pasir kemasan, serta minyak goreng Minyakita.
“Komoditas ini menjadi perhatian kita bersama. Penanganannya harus menghasilkan data yang realistis dan konkret, serta mampu menuntaskan persoalan dari hulu hingga hilir sampai ke tangan konsumen,” kata Marindo.
Ia juga meminta TPID Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan TPID di empat kabupaten/kota tersebut, termasuk menggandeng distributor dan pelaku usaha pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta stabilitas harga.
Selain itu, Marindo menginstruksikan seluruh TPID agar turun langsung ke lapangan melakukan pemantauan pasar. Pengawasan akan diprioritaskan di wilayah pemantauan IHK sebelum diperluas ke kabupaten lainnya di Provinsi Lampung.
“Kita akan fokus memperkuat pengawasan di empat daerah pemantauan terlebih dahulu, terutama pada pasar-pasar yang menjadi perhatian. Setelah itu baru dilanjutkan ke 11 kabupaten lainnya,” ujarnya.
Menurut Marindo, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau.
“Data pengendalian inflasi ini harus benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, kita dorong pengendalian harga dilakukan lebih masif melalui kolaborasi TPID provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.
