Bandar Lampung, Suara Kita – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak dunia usaha memperkuat kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong investasi di sektor hilirisasi sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Tax Gathering 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan bertema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Mengoptimalkan Kepatuhan Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung” itu dihadiri lebih dari 203 wajib pajak, terdiri atas pimpinan perusahaan, wajib pajak badan, serta wajib pajak orang pribadi yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara di Provinsi Lampung.
Tax Gathering menjadi wadah silaturahmi antara DJP dan para wajib pajak, sekaligus forum komunikasi untuk memperkuat kemitraan, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta menyampaikan arah kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah.
Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, mengatakan penerimaan pajak memiliki peran vital dalam membiayai berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, pembangunan infrastruktur, perekonomian, keamanan, subsidi energi, subsidi pupuk pertanian, hingga berbagai layanan publik.
Menurutnya, Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, karet, lada, dan ubi kayu, serta didukung sektor UMKM yang terus berkembang. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Berdasarkan data tahun 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung mencapai Rp578,2 triliun, sedangkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp7,77 triliun dengan tax ratio sekitar 1,47 persen.
Untuk itu, DJP terus memperkuat strategi optimalisasi penerimaan pajak melalui peningkatan kualitas data dan sistem informasi, perluasan basis pajak, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta penyempurnaan kebijakan perpajakan.
“Pelayanan yang baik hanya dapat diberikan oleh institusi yang berintegritas,” ujar Sigit.
Sementara itu, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku usaha yang selama ini berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Menurutnya, pelaku usaha merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian Lampung.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Lampung saat ini masih ditopang sektor pertanian sebesar 26,9 persen, industri pengolahan 19,11 persen, dan perdagangan 13,36 persen.
Berkat kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong, pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Selain itu, realisasi investasi di Provinsi Lampung juga mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan mencapai 57,25 persen, yang sebagian besar masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Gubernur mengatakan membaiknya harga komoditas pertanian telah meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan. Kondisi tersebut tercermin dari kenaikan penjualan kendaraan bermotor hingga 21 persen, sekaligus meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Meski demikian, Mirza menilai tantangan terbesar Lampung saat ini adalah masih terbatasnya kapasitas industri pengolahan yang mampu menyerap hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Karena itu, ia mengajak dunia usaha memanfaatkan peluang investasi pada sektor hilirisasi agar komoditas unggulan Lampung memiliki nilai tambah lebih tinggi, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.
“Lampung hanya akan maju jika kita bersatu, bergerak bersama, dan bekerja dengan arah yang sama,” tegasnya.
Mirza juga mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun budaya kepatuhan pajak yang lahir dari kesadaran bersama, bukan semata karena kewajiban administratif.
“Marilah kita jadikan pajak sebagai instrumen gotong royong untuk mewujudkan Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan dunia usaha semakin kuat dalam memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Ke depan, kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, terus meningkat secara berkelanjutan. Namun yang lebih penting, pertumbuhan itu harus bersifat inklusif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Gubernur Mirza.
