Bandarlampung, Suara Kita – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan sekaligus mengembangkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menerima kunjungan jajaran Balai Besar BPOM Bandar Lampung di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai program yang telah dijalankan BPOM di Provinsi Lampung, mulai dari pengawasan keamanan obat dan makanan, pengembangan layanan bagi kelompok rentan, hingga pemberdayaan pelaku UMKM penyandang disabilitas.
Menurut Jihan, pengawasan terhadap obat dan makanan merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat sehingga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPOM.
“Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi Balai Besar BPOM yang selama ini turut membantu pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan,” ujar Jihan.
Ia menegaskan, masyarakat harus mendapatkan jaminan bahwa setiap produk yang beredar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.
Selain aspek pengawasan, Jihan juga mengapresiasi inovasi pelayanan publik BPOM melalui program Caring is Love, yang menghadirkan layanan ramah bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Menurutnya, pelayanan publik harus dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Pelayanan publik harus bisa dirasakan semua orang, termasuk kelompok rentan. Inovasi seperti ini sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan layanan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Jihan turut menyoroti program pemberdayaan UMKM penyandang disabilitas yang dijalankan Balai Besar BPOM Bandar Lampung. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pendampingan usaha, pelatihan, hingga fasilitasi perizinan agar produk UMKM memenuhi standar keamanan dan memiliki daya saing di pasar.
Sebagai Ketua Umum Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung, Jihan menegaskan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang inklusif.
Karena itu, ia memastikan Pemerintah Provinsi Lampung siap memperkuat kolaborasi dengan Balai Besar BPOM, baik dalam pengawasan obat dan makanan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemprov Lampung berkomitmen untuk terus bersinergi, memastikan pengawasan obat dan makanan berjalan optimal, sekaligus mendorong tumbuhnya UMKM yang inklusif dan berdaya saing,” pungkasnya.
