Bandarlampung, Suara Kita – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong pengembangan skema pembiayaan karbon sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan sektor kehutanan yang berkelanjutan sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis lingkungan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan pembiayaan karbon memberikan perspektif baru dalam pengelolaan hutan. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, hutan kini memiliki nilai ekonomi melalui kemampuannya menyerap emisi karbon.
“Kami ingin Provinsi Lampung menjadi salah satu contoh bagaimana sektor kehutanan dapat menjadi titik temu antara lingkungan, ekonomi, dan sosial,” ujar Marindo dalam keterangannya di Bandarlampung, Jumat.
Menurutnya, Lampung memiliki modal besar untuk mengembangkan skema tersebut karena memiliki kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan perhutanan sosial, serta ekosistem dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.
Marindo menjelaskan, tren global saat ini menunjukkan dunia tengah bergerak menuju ekonomi hijau. Berbagai negara mulai menghitung emisi, mengukur jejak karbon, hingga membangun sistem perdagangan karbon sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menekan laju perubahan iklim.
“Hari ini dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau. Negara-negara mulai menghitung emisi, mengukur jejak karbon, dan membangun sistem perdagangan karbon sebagai bagian dari komitmen global menahan laju perubahan iklim,” katanya.
Ia menambahkan, kemampuan hutan dalam menyerap karbon dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi selama seluruh prosesnya dilakukan secara kredibel, terukur, transparan, dan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Namun demikian, Marindo mengingatkan bahwa pembangunan proyek karbon bukanlah pekerjaan sederhana. Tahapan yang harus dilalui cukup panjang, mulai dari identifikasi lahan, penyusunan baseline, pengukuran stok karbon, proses verifikasi, perizinan, hingga penyusunan skema perdagangan karbon.
Karena itu, ia menilai terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni kepastian regulasi, penguatan perhutanan sosial, serta kemudahan akses pembiayaan.
“Banyak inisiatif kehutanan yang sebenarnya potensial, tetapi berhenti di tahap gagasan karena terbentur modal awal. Di sinilah peran lembaga keuangan menjadi sangat krusial,” ujarnya.
Marindo berharap koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan gagasan yang kuat, solusi yang aplikatif, serta kerja sama yang semakin solid untuk mewujudkan pengelolaan kehutanan Lampung yang tetap lestari sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
