Bandar Lampung, Suara Kita – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus menyiapkan berbagai skema pembiayaan alternatif (creative financing) guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pembahasan Penilaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (19/6/2026).
Rapat membahas evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan indikator IPKD yang menjadi instrumen penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Penilaian IPKD mencakup enam dimensi utama, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas belanja APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dalam arahannya, Marindo menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan berjalan selaras dan mampu menggambarkan kinerja pemerintah secara utuh.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu pelaporan, peningkatan kapasitas operator, serta penguatan budaya kerja yang mengedepankan akurasi data.
Menurut Marindo, kualitas data yang diinput dalam sistem harus benar-benar mencerminkan kondisi dan capaian nyata pemerintah daerah, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi.
“Apa yang dientri harus mencerminkan pekerjaan kita yang baik. Bukan untuk berlomba mencari prestasi, tetapi kita ingin masyarakat percaya bahwa pemerintah daerah memiliki tata kelola dan pelayanan publik yang baik serta akuntabel,” tegas Marindo.
Ia menambahkan, komitmen Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional harus didukung melalui sistem pengukuran kinerja yang objektif serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain mengevaluasi capaian IPKD, rapat juga membahas strategi creative financing sebagai solusi memperluas sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Sejumlah opsi yang dibahas antara lain optimalisasi pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemanfaatan aset daerah, optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga penguatan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha.
Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga didukung berbagai sumber pembiayaan yang legal, inovatif, dan berkelanjutan.
Melalui penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel serta diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis berbagai program prioritas dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.
